Gelap Gulita Pemilihan Penjabat

Alvin Nicola, Peneliti Transparency International Indonesia

Riuh pemilihan penjabat kepala daerah di 271 wilayah merupakan implikasi dari proses yang tertutup, tidak demokratis serta cenderung kompromistik terhadap kepentingan politik praktis. Padahal, jika Pemerintah mempersiapkannya dengan berpedoman pada prinsip-prinsip integritas, polemik ini seharusnya tidak perlu terjadi karena telah menjadi kesepakatan kolektif dari keputusan politik penerapan Pilkada serentak nasional.

Kebutuhan pengaturan pemilihan para caretaker yang sesuai koridor keterbukaan ini tentu sangat krusial, mengingat para penjabat yang terpilih akan berhadapan dengan krisis ekonomi politik yang multidimensional. Selain memiliki tugas berat memastikan momentum pemulihan ekonomi terus berlanjut, kepemimpinan politik para penjabat juga akan ditantang karena kewenangannya dalam manajemen kebijakan juga terbatas.

Kerumitan diatas juga diperburuk dengan perangkat pengawasan yang sangat minimalis. Sejak awal, penunjukan para penjabat dilakukan tidak transparan dan nir-partisipasi. Ditambah lagi, para penjabat akan memiliki otoritas penuh karena tidak memiliki wakil, sehingga kewenangannya juga akan sangat besar. Tidak adanya keterlibatan DPRD didalamnya dalam melakukan penilaian profil dan rekam jejak kandidat, juga berpotensi membuka lebar disharmoni dalam eksekusi kebijakan di tingkat daerah.

Sayangnya kegentingan ini tidak direspon dengan sungguh-sungguh oleh Pemerintah. Hingga dua gelombang pemilihan penjabat, belum ada aturan turunan seputar tata kelola pemilihan dan pengangkatan, instrument pengawasan serta mekanisme evaluasi yang diterbitkan. Maka tak heran jika banyak dari para penjabat yang telah dipilih bukan hanya ramai diperbancangkan publik seperti dalam pengangkatan anggota TNI aktif, tapi juga munculnya resistensi dari kepala daerah itu sendiri yang sempat menunda proses pelantikan seperti yang terjadi di Sulawesi Utara dan Maluku Utara beberapa waktu lalu.

Dalam jangka waktu dekat, potensi kerentanan birokrasi ini rentan dijadikan sasaran bagi upaya politisasi. Terlebih sejumlah indikator tata kelola global seperti Global Competitiveness Index, Corruption Perception Index, dan Government Effectiveness Index yang tidak kunjung membaik dalam beberapa tahun terakhir, juga sesungguhnya menegaskan bahwa kualitas tata kelola pemerintahan Indonesia masih jauh dari kata efektif.

Padahal dalam proses pemilihan langsung saja, pelanggaran netralitas birokrasi sudah sangat marak. Data Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) pada 2020-2021 memperlihatkan sebanyak 2.034 ASN dilaporkan melakukan dugaan pelanggaran netralitas. Dari jumlah tersebut, 1.596 diantaranya terbukti melanggar dan dijatuhi sanksi, serta 1.373 lainnya telah dieksekusi oleh pejabat pembina kepegawaian (PPK).

Pelanggaran netralitas dalam budaya birokrasi yang masih korup seperti saat ini bukan hanya menyebabkan hyper-regulation, diskriminasi layanan dan ketertutupan informasi, namun juga membuka kesempatan memperkaya diri dan patronnya. Saat ini saja, beberapa penjabat yang telah dipilih secara tertutup oleh Pemerintah masih merangkap jabatan struktural sebagai ASN, yang tentu dalam konteks ini berpotensi menimbulkan kesenjangan, konflik kepentingan dan melanggar asas profesionalisme.

Dari sejumlah titik-titik rawan diatas, tidak menutup kemungkinan apabila ada dari para penjabat terpilih yang akan menambah deret panjang kepala daerah yang diproses penegak hukum. Hingga saat ini, KPK mencatat telah ada 138 kepala daerah terjerat kasus rasuah sejak 2004, dimana 64% berstatus Bupati, 24% berstatus Wali Kota, dan 22% merupakan Gubernur.

Belum lagi, potensi korupsi dalam arena birokrasi dan politik ini juga datang dari para tim pelobi yang mengajukan nama-nama kandidat penjabat, baik dari pesanan khusus partai politik, tekanan kepala daerah maupun datang dari individu penjabat itu sendiri. Diliriknya kursi panas penjabat ini tentu wajar mengingat selain tidak membutuhkan modal materiil yang terlalu besar dibandingkan pemilihan langsung, jabatan ini juga sangat strategis bagi transaksi pemenangan Pemilu 2024 melalui pengerahan birokrasi melalui skema perizinan, pengadaan barang dan/ jasa serta jual-beli jabatan.

Oleh karena itu, sangat penting untuk memastikan proses yang demokratis dan terbuka menjadi prasyarat utama dalam pemilihan dan pengangkatan penjabat kepala daerah. Pemerintah perlu segera menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang Pemilihan dan Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah sebelum gelombang selanjutnya di bulan Juli 2022. Pemerintah juga perlu membatalkan penjabat yang telah dipilih dan menunjuk ulang dengan mekanisme yang lebih partisipatif dan akuntabel. Kedepan, sinergi antar pemangku kepentingan Pemilu yang efektif juga sangat dibutuhkan dalam pencegahan dan penanganan konflik kepentingan dan pelanggaran netralitas birokrasi.