Alarm Bahaya Korupsi Pertahanan

Indeks Integritas Pertahanan Pemerintah 2020 yang dirilis oleh Transparency International baru-baru ini menempatkan sektor pertahanan Indonesia masih berada di kategori risiko korupsi tinggi. Indonesia mendapat skor 47/100 dan berada di peringkat ke-34 dari 86 negara–sejajar dengan Yunani, Kosovo, Portugal, dan Argentina sebagai negara dengan risiko korupsi tinggi.

Hasil penilaian ini menegaskan masih stagnannya reformasi tata kelola sektor pertahanan dan militer. Sejak penilaian yang mengukur lebih dari 80 negara ini bergulir pada 2013, Indonesia tak kunjung naik kelas secara signifikan dari lima aspek risiko yang dinilai, yakni risiko politik, anggaran, personel, operasi militer, dan pengadaan pertahanan. Dalam penilaian Transparency International, Indonesia masih dipandang memiliki kualitas pengawasan parlemen yang belum optimal, ketertutupan informasi, kualitas proses pengadaan yang kurang akuntabel, dan doktrin operasi militer yang belum mengakomodasi prinsip antikorupsi.

Menegakkan prinsip antikorupsi sebagai jantung dalam pembenahan tata kelola sektor pertahanan semakin urgen, mengingat maraknya kasus-kasus korupsi yang terjadi di tubuh militer. Korupsi masih mewarnai sektor pertahanan dalam sepuluh tahun terakhir, seperti korupsi pesawat F-16 dan helikopter Apache, suap pembelian dua kapal perang jenis SSV pesanan Kementerian Pertahanan Filipina produksi PT PAL Indonesia, suap Badan Keamanan Laut, dan pengadaan helikopter AgustaWestland (AW) 101 yang berdampak besar pada kerugian negara.

Pembenahan tata kelola sektor pertahanan setidaknya membutuhkan tiga prasyarat penting. Pertama, penguatan pengawasan independen. Peningkatan kualitas pengawasan harus mengikuti anggaran sektor pertahanan yang naik hingga 200 persen dalam satu dekade terakhir. Walaupun jumlahnya masih cenderung kecil dibanding negara-negara lain, tren kenaikan ini belum disertai dengan penguatan transparansi penggunaan dan akuntabilitasnya.

Minimnya komitmen pengawasan juga ditunjukkan dalam pembahasan rencana anggaran modernisasi alat utama sistem pertahanan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebesar Rp 1,7 kuadriliun. DPR dinilai tidak benar-benar serius mendalami rencana tersebut. Minimnya pengawasan juga terjadi dalam kebijakan transfer teknologi dan program offset alat utama sistem pertahanan yang sangat jarang memasukkan klausul antikorupsi dan audit independen. Karena itu, dibutuhkan mekanisme pengawasan yang efektif untuk menilai proses implementasi dan memastikan akuntabilitas pemangku kepentingan kebijakan.

Kedua, transparansi informasi pertahanan. Selama ini Komisi Pertahanan DPR, KPK, BPK, dan kelompok masyarakat sipil kerap menemui tantangan dalam mengawasi anggaran pertahanan. Meskipun Kementerian Pertahanan sudah mengatur jenis informasi yang dapat dikategorikan terbuka, faktanya hingga saat ini sejumlah informasi masih sulit diakses dan diperiksa secara independen.

Salah satu ketertutupan terletak pada informasi seputar daftar belanja dan kontrak pengadaan militer. Padahal keterbukaan informasi tersebut diamanatkan dalam Undang-Undang Industri Pertahanan, yang menggariskan perlunya mempublikasikan informasi sejak proses penawaran harga dan informasi pengadaan secara rinci, baik impor maupun ekspor.

Ketiga, pengaturan konflik kepentingan. Dalam kerangka tersebut, informasi penunjukan sejumlah anggota Partai Gerindra oleh Menteri Pertahanan menjadi direksi dan komisaris di PT Teknologi Militer Indonesia (TMI), perusahaan swasta nasional yang dibentuk oleh yayasan di bawah Kementerian Pertahanan, dapat dilihat sebagai bentuk konflik kepentingan. Apalagi PT TMI disebut akan secara eksklusif menangani semua pengadaan pertahanan, terutama proyek pengadaan alat utama sistem pertahanan mendatang.

Pengaturan konflik kepentingan juga semakin mendesak, mengingat semakin minimnya rentang pengawasan yang dimiliki Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) akibat revisi Undang-Undang Industri Pertahanan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam konteks pengadaan, saat ini KKIP tidak lagi berwenang mengawasi pengadaan alat utama sistem pertahanan, sehingga membuat proses pengadaannya lebih rawan mengalami penyimpangan. Maka, perlu ada aturan di dalam Kementerian Pertahanan mengenai mekanisme uji tuntas pencegahan konflik kepentingan.

Pelaksanaan dari ketiga syarat di atas membutuhkan satu agenda reformasi kunci, yaitu revisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Penegak hukum, terutama KPK, kerap terhambat lantaran aturan dalam undang-undang tersebut mengamanatkan agar prajurit yang bersalah diproses di pengadilan militer, bukan pengadilan umum. Persoalannya, proses pengadilan militer saat ini cenderung tertutup, seperti dalam kasus korupsi pembelian pesawat tempur F-16 dan helikopter Apache.

Namun, pada saat yang sama, KPK juga tidak cukup berani menggunakan prinsip peradilan koneksitas. Dalam banyak kasus yang melibatkan unsur militer dan sipil, KPK lebih banyak mengambil jalan tengah, yakni KPK mengurus aktor swasta dan TNI tetap menangani prajuritnya. Ini terjadi, misalnya, ketika KPK menangani kasus suap Badan Keamanan Laut pada 2016 atau dalam kasus helikopter AW 101 yang hingga hari ini mangkrak.

Wilayah-wilayah berisiko ini sudah sepatutnya direspons segera oleh para pemangku kepentingan utama, seperti Kementerian Pertahanan dan Panglima TNI. Impunitas kejahatan korupsi di sektor pertahanan yang dilakukan anggota militer pun akan sulit dihapus selama tata kelola sektor pertahanan tidak serius dibenahi. Situasi ini patut menjadi perhatian utama Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan Kementerian Pertahanan sebagai pengelola. Tata kelola yang buruk akan berimbas pada kerugian keuangan negara dan berimplikasi serius bagi para prajurit serta keamanan publik secara luas.

Alvin Nicola
Peneliti Transparency International Indonesia

Tulisan ini telah diterbitkan di Koran Tempo Digital edisi 15 Desember 2021
Link: https://koran.tempo.co/read/opini/470322/indeks-integritas-dan-korupsi-sektor-pertahanan